BATASAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN PEMERINTAH (DETOURNEMENT DE POUVOI) DALAM RANGKA PELAKSANAAN GOOD GOVERNMENT

Abstract

Negara sebagai sebuah organisasi yang dikonstruksikan sebagai sebuah organisasi yang diberikan kewenangan untuk mengatur, menjaga dan mensejahterakan masyarakat tidak dapat berbuat semaunya. Untuk itu, segala kewenangan Negara harus dan boleh diatur oleh “hukum’. Pemerintah memiliki dua kedudukan yaitu sebagai salah satu organ negara dan sebagai administrasi negara. Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitastidak sepenuhnya dapat diterapkan ketika suatu negara menganut konsepsi welfare state, seperti halnya Indonesia. Dalam konsepsi welfare state, tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam hal-hal tertentu pemerintah dapat melakukan tindakan secara bebas yang didasarkan pada freies Ermessen, yakni kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan kepentingan umum.