STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM DI KABUPATEN SIDOARJO UNTUK MENDUKUNG INDONESIA EMAS 2045
Abstract
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar strategis pembangunan ekonomi lokal dan nasional, terutama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah penyangga ekonomi di Jawa Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM. Makalah ini bertujuan untuk menelaah berbagai kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemberdayaan UMKM di Sidoarjo. Metode makalah ini menggunakan pendekatan literatur kebijakan berbasis dokumen resmi, mencakup Peraturan Bupati, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri, Undang-Undang, hingga Peraturan Presiden. Hasil telaah menunjukkan bahwa terdapat sejumlah regulasi yang mendukung ekosistem UMKM di Sidoarjo, antara lain dalam aspek akses permodalan, pendampingan usaha, digitalisasi, penataan usaha informal, hingga pemberdayaan usaha perempuan. Namun demikian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya terintegrasi secara lintas sektor dan berorientasi jangka panjang. Simpulan dari studi ini menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan pusat-daerah, penguatan kelembagaan, serta inovasi kebijakan berbasis data untuk mendukung akselerasi transformasi UMKM menuju Indonesia Emas 2045.
References
BPS. (2024). Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2014. 41, 422.
Harjanti, D., Sari, M. P., & Wibowo, A. (2022). Digitalisasi UMKM berbasis pelatihan kompetensi di era industri 4.0. Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan, 20(1), 45–54.
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2012). Permenkop UKM Nomor 07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial.
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2014). Permenkop UKM Nomor 08/PER/M.KUKM/IX/2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Koperasi dan UMKM.
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2015). Permenkop UKM Nomor 08/Per/M.KUKM/2015 tentang Sistem Akuntansi Lembaga Pengelola Dana Bergulir.
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2016). Permenkop UKM Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan UMK.
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2018). Permenkop UKM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Nasional Pendamping UMKM.
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2019). Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi UMK.
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2021). Permenkop UKM Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan UKM.
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2022). Permenkop UKM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rumah Produksi Bersama.
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2023). Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM.
Kurniawati Hasjanah, U. S. (2024). Mendorong Dekarbonisasi UMKM di Indonesia. IESR (Institute for Essential Services Reform. https://iesr.or.id/mendorong-dekarbonisasi-umkm-di-indonesia/?utm_source=chatgpt.com
Maolana, M. I. (2024). Rancang Bangun Pengembangan Kerangka Sumber Daya Manusia Perencana Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045. Bappenas Working Papers, 7(3), 243 – 267. https://doi.org/10.47266/bwp.v7i3.370
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2016). Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2021). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2022). Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2023). Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2025). Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Sidoarjo.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038, 3 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 121 (2018).
Presiden Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Presiden Republik Indonesia. (2023). Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Presiden Republik Indonesia. (2024). Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Supriyanto, S., & Anggraini, O. (2018). Penguatan Kapasitas Usaha Perikanan dalam Pengembangan E-commerce di Kabupaten Bantul. Proceeding of Community Development, 1(2017), 173. https://doi.org/10.30874/comdev.2017.23
