PERAN AKTOR NEGARA SEBAGAI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA (Studi Kasus Kementerian Kesehatan Republik Indonesia BNPB RI
Abstract
Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran aktor negara yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia sebagai collaborative governance dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Dengan adanya peran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia sangatlah dibutuhkan untuk dapat mewujudkan penanganan yang baik terhadap isu global yang sangat gencar pada beberapa tahun yang lalu yaitu kasus Covid-19 khususnya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta mengkompilasi berbagai sumber literatur atau literature review dari berbagai jurnal maupun sumber data dari pemerintah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peneliti melihat pada masa Covid-19 penanganan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia yang terlibat sudah baik hingga sekarang sudah memasuki fase yang lebih baik. Hal tersebut, tidak lepas dari peran serta tanggung jawab pemerintah kepada masyarakatnya.
Kata Kunci: Covid 19, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Collaborative Governance, Masyarakat, Indonesia.
References
Bonso, H., & Irwan, I. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanganan Covid-19. Journal Governance and Politics (JGP), 1.
Darmalaksana, W. (2020). Cara Menulis Proposal Penelitian. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Fitriana, A. (2023). Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis Peran Kepemimpinan Transformasional dalam Meningkatkan Motivasi Kerja dan Kinerja Pegawai. 5, 1409–1414. https://doi.org/10.37034/infeb.v5i4.743
Gaffar, U. H., & Ulfah, S. M. (2021). Relasi Aktor Governance Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia. Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan, 10(2), 60–73.
Ghazali, R. (2023). Penanganan Covid-19 Di Indonesia Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 8(2).
Gitiyarko, V. (2020). Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19. Kompas. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19
Ikmal, N. M., & Noor, M. (2022). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Covid-19. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, 19(2), 155–167.
Hibban, S. F. (2022). Kasus Covid-19 Mereda, Angka Kematian Masih Tinggi. LaporCovid-19.https://laporcovid19.org/uploads/2022/04/Kasus-Covid-19-Kian-Mereda-Permasalahan-Data-Covid-19-Pun-Berpotensi-Meredam-1.pdf
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 di Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Larasati, P. A., & Sulistianingsih, D. (2021). Urgensi Edukasi Program Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, 4(1).
Patricia, S. (2020). Harapan dan Skeptisisme Warga Soal Penanganan Covid-19. Kompas. https://www.kompas.id/baca/humaniora/2020/07/10/harapan-dan-skeptisisme-penanganan-covid-19-oleh-pemerintah/?status=sukses_login&login=1731200195948&open_from=header_button&loc=header_button
Prihantoro, M., & Swastanto, Y. (2021). Penanganan Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Ri Ditinjau Dari Strategi Pertahanan Nirmiliter. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 11(1), 31–48.
Ryan, J. (2020). Peranan Jaringan Aktor Dalam Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Indonesia. Journal Publicuho, 3(4), 491.
Savitri, N. W. (2020). Setelah dengan KEMENKES, Klikdokter Jalin Kerjasama dengan BNPB Terkait Penanganan COVID 19. PT Medika Komunika Teknologi. https://www.klikdokter.com/info-sehat/covid-19/setelah-dengan-kemenkes-klikdokter-jalin-kerjasama-dengan-bnpb-terkait-penanganan-covid-19?srsltid=AfmBOoodh6kVbt206-mB01fgnzC3ArW3Y3vaQYFLShLbJriddiMV7-YN
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. CV Alfabeta.
Tarmizi, S. N. (2022). PPKM di Indonesia Resmi Dicabut. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilismedia/20221230/0042128/ppkm-di-indonesia-resmi-dicabut/
Wiratami, D. D., Nasrul, M., & Fajriyah, A. I. A. (2021). Peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Garut. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik, 3(2).
Yanuarto, T. (2021). Penyajian Data Covid-19 Nasional. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021
Permenkes No 23 Tahun 2023
Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2022
