PENINGKATAN EFISIENSI DAN TRANSPARANSi MELALUI SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK DI SEKTOR PUBLIK
Keywords:
Peningkatan Efisiensi dan Transparansi, Sistem Pengadaan Barang dan Jasa, Sektor Publik
Abstract
Pemanfaatan sistem pengadaan elektronik di sektor publik berpotensi besar meningkatkan efisiensi dan transparansi. Transparansi dalam pengumuman tender, efisiensi proses penawaran dan evaluasi, serta komunikasi terbuka dengan pihak terkait dapat membuat pengadaan publik lebih efektif dan akuntabel. Namun, tantangan teknis dan infrastruktur, kendala budaya, serta isu keamanan dan perlindungan data menjadi hambatan dalam penerapan sistem ini. Penguatan infrastruktur teknologi dan akses internet, serta penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat adalah kunci untuk mengatasi hambatan tersebut. Kebijakan dan regulasi yang kuat juga diperlukan untuk memastikan keamanan data. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran memerlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Dengan strategi holistik dan terintegrasi, diharapkan pengadaan elektronik di sektor publik dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
References
Abu-Elsamen.Amjad. (2010). Goutam Chakraborty, dan David Warren, A ProcessBased Analysis of E-Procurement Adoption. Journal of Internet Commerce, 9.
Andrianto, N. (2007). Good E-government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-government. Banyumedia Publishing.
Andriyani, S. (2012). Analisis Efektivitas Hukum dalam Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Serta Peranan Lembaga Pengawas Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Universitas Indonesia.
Astari, L. D. dkk. (2020). Analisis Penerapan E-Procurement Sebagai Efisiensi Pemerintahan Kota Surbaya. Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara, 4(1).
Christian, Richard. (2016). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik pada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda. Journal Ilmu Administrasi Negara, 4(2).
Damayanti, A. , & H. A. (2017). Pengaruh E-procurement Terhadap Good Governance. Diakses Dari Https://Www.Academia.Edu/34104665/Pengaruh_E-Procrement_Terhadap_Good_Governance.
Departemen Pendidikan RI. (2005). Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga. Balai Pustaka.
Endianingsih, D. (2015). Peran E-Catalogue Dalam Proses Pengadaan Elektronik. 1(17).
Gunasekaran, A. dan E. W. T. N. (2008). Adoption of E-procurement in Hong Kong: An Empirical Research. International Journal of Production Economics, 113.
Hapiah, Y. (2011). Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement Government) di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ilmu Administrasi, 8.
Harjito, Y. (2015). E-Procurement: Peluang Dan Tantangan Bagi Pemerintah Daerah. Iqtishadia, 8(1).
Haryati, D. A. A. dan R. A. W. (2011). Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Mimbar Hukum, 23(2).
Indrajit, R. E. , & D. R. (2003). Dasar, Prinsip, Teknik, dan Potensi Pengembangan E-Procurement. Dinastindo.
Jasin, M. , Z. A. R. , R. E. J. , & A. N. (2007). Mencegah Korupsi Melalui eProcurement.
Kou, Yi. (2004). Design and implement the government e-procurement system based on web services. Dalian University of Technology.
Lathifah, I. (2014). Sistem Pengendalian Manajemen dan Tujuan Perusahaan (Sebuah Tinjauan Teori Kontijensi). Jurnal Dinamika Akuntansi, 6(1), 44–53.
Moon, M. Jae. (2005). E-Procurement Management in State Governments: Diffusion of E-Procurement Practices and Its Determinants. Journal of Public Procurement, 5(1), 54–72.
Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya). Kebijakan Dan Manajemen Publik, 2(1), 13–22.
Nurhayati, P. (2017). E-Procurement Implementation and Budget Absorption in Indonesian Local Government. 3rd Parahyangan International Accounting and Bussines Conference, 7, 123–144.
Reddick, C. G. (2004). The Growth of E-Procurement in American State Governments: A Model and Empirical Evidence. Journal of Public Procurement, 4(2).
Sabarno, H. (2007). Mamandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Sinar Grafika.
Sari, S. A. N. (2013). Evaluasi ElectronicProcurement dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Surabaya. Universitas Negeri Surabaya.
Setiawan, O. (2014). Penerapan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di PLN Kota Balikpapan. EJournal Ilmu Pemerintahan, 2(4).
Simamora R Dan A. Halim. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Di Kab. Tapanuli Selatan. Jurnal Ekonsomi Dan Bisnis, 10(1).
Steers, R. M. (1997). Efektivitas Organisasi. Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen.
Suprayitno, M. (2014). Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung. . Jurnal Ilmu Administrasi, 11(1), 161–182.
Sutedi, A. (2012). Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya - Ed. 2. Sinar Grafika.
Andrianto, N. (2007). Good E-government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-government. Banyumedia Publishing.
Andriyani, S. (2012). Analisis Efektivitas Hukum dalam Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Serta Peranan Lembaga Pengawas Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Universitas Indonesia.
Astari, L. D. dkk. (2020). Analisis Penerapan E-Procurement Sebagai Efisiensi Pemerintahan Kota Surbaya. Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara, 4(1).
Christian, Richard. (2016). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik pada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda. Journal Ilmu Administrasi Negara, 4(2).
Damayanti, A. , & H. A. (2017). Pengaruh E-procurement Terhadap Good Governance. Diakses Dari Https://Www.Academia.Edu/34104665/Pengaruh_E-Procrement_Terhadap_Good_Governance.
Departemen Pendidikan RI. (2005). Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga. Balai Pustaka.
Endianingsih, D. (2015). Peran E-Catalogue Dalam Proses Pengadaan Elektronik. 1(17).
Gunasekaran, A. dan E. W. T. N. (2008). Adoption of E-procurement in Hong Kong: An Empirical Research. International Journal of Production Economics, 113.
Hapiah, Y. (2011). Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement Government) di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ilmu Administrasi, 8.
Harjito, Y. (2015). E-Procurement: Peluang Dan Tantangan Bagi Pemerintah Daerah. Iqtishadia, 8(1).
Haryati, D. A. A. dan R. A. W. (2011). Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Mimbar Hukum, 23(2).
Indrajit, R. E. , & D. R. (2003). Dasar, Prinsip, Teknik, dan Potensi Pengembangan E-Procurement. Dinastindo.
Jasin, M. , Z. A. R. , R. E. J. , & A. N. (2007). Mencegah Korupsi Melalui eProcurement.
Kou, Yi. (2004). Design and implement the government e-procurement system based on web services. Dalian University of Technology.
Lathifah, I. (2014). Sistem Pengendalian Manajemen dan Tujuan Perusahaan (Sebuah Tinjauan Teori Kontijensi). Jurnal Dinamika Akuntansi, 6(1), 44–53.
Moon, M. Jae. (2005). E-Procurement Management in State Governments: Diffusion of E-Procurement Practices and Its Determinants. Journal of Public Procurement, 5(1), 54–72.
Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya). Kebijakan Dan Manajemen Publik, 2(1), 13–22.
Nurhayati, P. (2017). E-Procurement Implementation and Budget Absorption in Indonesian Local Government. 3rd Parahyangan International Accounting and Bussines Conference, 7, 123–144.
Reddick, C. G. (2004). The Growth of E-Procurement in American State Governments: A Model and Empirical Evidence. Journal of Public Procurement, 4(2).
Sabarno, H. (2007). Mamandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Sinar Grafika.
Sari, S. A. N. (2013). Evaluasi ElectronicProcurement dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Surabaya. Universitas Negeri Surabaya.
Setiawan, O. (2014). Penerapan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di PLN Kota Balikpapan. EJournal Ilmu Pemerintahan, 2(4).
Simamora R Dan A. Halim. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Di Kab. Tapanuli Selatan. Jurnal Ekonsomi Dan Bisnis, 10(1).
Steers, R. M. (1997). Efektivitas Organisasi. Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen.
Suprayitno, M. (2014). Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung. . Jurnal Ilmu Administrasi, 11(1), 161–182.
Sutedi, A. (2012). Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya - Ed. 2. Sinar Grafika.
Published
2024-07-22
How to Cite
Dimas Bayu Setiawan, Tobirin, Ali Rokhman, & Denok Kurniasih. (2024). PENINGKATAN EFISIENSI DAN TRANSPARANSi MELALUI SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK DI SEKTOR PUBLIK. Journal of Social and Economics Research, 6(1), 1613-1623. https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.398
Section
Articles
