MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DALAM PENERAPAN APLIKASI SISTEM PELAYANAN RAKYAT SIDOARJO BERBASIS E-GOVERNANCE (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO)
Abstract
Aplikasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) menjadi salah satu penerapan pelayanan publik berbasis digital governance. Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2019 yang merupakan inovasi layanan publik digital oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan menawarkan 28 jenis layanan di tiga kategori (Tipe A, Tipe B, Tipe C). Dalam penerapan dari aplikasi ini ada beberapa masalah yang dihadapi yaitu adanya operbedaan antara desain awal dan implementasi aktual fitur SIPRAJA, berbagai tingkat kesiapan dan kompetensi di antara sumber daya manusia (SDM), dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang gagap teknologi (GAPTEK) dalam menggunakan aplikasi digital. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami bagaimana manajemen pelayanan publik diterapkan dalam penerapan aplikasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA). Metode riset yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini melibatkan Pemerintah Kecamatan Sukodono, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Desa Suruh dan Pemerintah Desa Kebonagung. Data dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yaitu melalui proses data collection, data condensation, data display, conclusion drawing. Hasil Penelitian menunjukkan SIPRAJA telah secara signifikan meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik melalui transformasi digital, kinerja optimalnya memerlukan penanganan keterbatasan sumber daya manusia, memastikan pendanaan yang konsisten untuk pembangunan, dan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Aplikasi SIPRAJA merupakan langkah strategis menuju modernisasi pelayanan publik di Sidoarjo. Keberhasilan berkelanjutan bergantung pada mengatasi tantangan yang ada terkait dengan sumber daya manusia, infrastruktur, dan literasi digital pengguna, memastikan bahwa manfaat e-governance sepenuhnya direalisasikan untuk semua warga negara.
References
Agustin, I. N. (2023). Enabling Smart Governance: SIPRAJA Service System Implementation: Mewujudkan Tata Kelola Pintar: Implementasi Sistem Layanan SIPRAJA. In Indonesian Journal of Public Policy Review (Vol. 23). Juli. Public Policy.
Amatulloh, D., & Suryani, D. A (2021). “Analisis Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Mal Pelayanan Publik Bojonegoro”. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(2), 87-107.
Anggraeni, A. N., Cikusin, Y., Hayat. (2021). Pengaruh Penerapan Manajemen Kinerja Terhadap Produktivitas Pegawai. Jurnal Respon Publik, 15(4), 7-15.
Daraba, D. dkk. (2023). “Membangun Pelayanan Publik Yang Inovatif dan Efisien di Era Digital di Indonesia”. Jurnal Pallangga Praja, 5(1), 31-39.
Duriat, A., Arifin, R. K., & Ariffin, H. B. (t.t.). “Pelayanan Publik Berbasis Inovasi (E-Government) dalam Menghadapi revolusi society 5.0 Di Kota Bandung”. Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik, 9(2), 615-622.
Firmansyah, A. F., Airlangga, I., & Sensuse, D. I. (2012). “Pengaruh E-Government Terhadap Kemampuan Knowledge Sharing Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah DKI Jakarta)”. Jurnal Sistem Informasi, 5(2), 1-12.
Hasibah, I., Hayat, & Anadza, H. (2022). Efektivitas Program Pelayanan Online Kependudukan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik). Journal Publicuho, 5(4), 1027–1040.
Hayat, H. (2017). Peneguhan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Kinerja Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 20(2), 176-188.
Hayat. (2020). “Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik”. Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora), 8(1), 1-23.
Irawan, B. (2015). E-Government Sebagai Bentuk Baru Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Teoritik. Jurnal Paradigma, 4(3).
Juniari, N. K. S. A., Prabawati, N. P. A., & Wismayanti, K. W. D. (2024). “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Klungkung”. Jurnal (International Journal of Engineering, Economic, Social Politic and Government), 2(1), 132-147.
Khristianto, W. (2007). “E-Government: Stages Model, Model Kemitraan, dan Kesiapan Organisasi”. Jurnal Adminitrasi, 1(2), 235-246.
Purwastuti, G. A. D., Cikusin, Y., Hayat. (2020). Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis Good Governance. Jurnal Respon Publik, 14(1), 60-67.
Rahman, A. (2011). “Evaluasi Kesuksesan E-Government: Studi di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Tulungagung”. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 15(2), 190-203.
Riksfardini, M., Sagara, B., dkk. (2023). “Inovasi Pelayanan Pajak Berbasis E-Government Melalui Penggunaan E-Filling Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan”. Jurnal Administrasi Publik,1(1), 35-44.
Safitri, L., Yulyana, E., & Febriantin, K. (2024). “Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan E-KTP Melalui Aplikasi E-OPEN Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi”. Jurnal Communnity Development, 5(3), 5559-5564.
Tamrin, M. H., Umiyati, S., Arieffiani, D., Lubis, L., Ambarwati, A., & Achmad, Z. A. (2022). Optimalisasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) Menuju Kalanganyar sebagai Desa Digital. JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK), 6(2), 127–134.
Buku:
Dwiyanti, A. (2018). “Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hayat. (2017). “Manajemen Pelayanan Publik”. Jakarta: Rajawali Pers.
Hayat. (2024). “Ensiklopedia Administrasi Publik”. Jawa Tengah: CV Wawasan Ilmu.
Hayat. (2025). “Manajemen Pelayanan Publik: Inovasi, Kualitas, dan Kepuasan Masyarakat di Era digital. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.
Ilham. (2021). “E-Governance”. Yogyakarta: Deepublish.
Indrajit, R.E. (2016). “Electronic Government”. Jakarta: Preinexus.
Jopang, & Supranoto. (2023). “Digitalisasi Pelayanan Publik”. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama.
Mindarti, L.I. (2016). “Manajemen Pelayanan Publik: Menuju Tata Kelola Yang Baik”. Malang: UB Press.
Parlindungan. (2019). “Kepemimpinan Yang Efektif Dalam Manajemen Pelayanan Publik”. Malang: Selaras Media Kreasindo.
Pasalong, Harbani. (2019). “Teori Administrasi Publik”. Bandung: Alfabeta.
Podungge, A. W. (2024). “Manajemen Pelayanan Publik”. Malang: Literasi Nusantara.
Sinambela, L.P. (2006). “Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi”. Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono. (2013). “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”. Bandung: Alfabeta.
Tjiptono, Fandy. (2002). “Manajemen Jasa”. Yogyakarta: Andi Offset.
Wardhana, A. (2020). “Pelayanan Publik Diera Tatanan Normal Baru”. Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia.
Yindrizal, dkk. (2021). “Implementasi Pelayanan Publik Dengan Teknologi Informasi”. Jawa Tengah: CV. Amerta Media.
Yusuf, A., dkk. (2023). “E-Government”. Malang: Media Nusa Creative.
Web:
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (2024, 15 Mei). Profil Kabupaten Sidoarjo. PPID Kabupaten Sidoarjo. https://ppid.sidoarjokab.go.id/template-1/007/1715742715.
Tagana (2019). Wilayah Kabupaten Sidoarjo. https://www.tagana.id/p/kabupaten-sidoarjo-peta-sidoarjo.html.
Kecamatan Sukodono Kab. Sidoarjo (2025, 30 Januari). https://sukodono.sidoarjokab.go.id/003/1738225354.
Rumah Inovasi Jatim (2021). Jatimprov.go.id. https://www.jipp.jatimprov.go.id/rumahinovasi/storage/innovations_files/2021-sipraja-61c8fc28ead3c.pdf
Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional. (2024, 23 Oktober). Jippnas.menpan.go.id. https://jippnas.menpan.go.id/inovasi/42
Undang-undang:
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sumber: Peraturan BPK(Link:https://peraturan.bpk.go.id/Details/296257/perbup-kab-sidoarjo-no-25-tahun-2024)
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Integrasi Pelayanan Publik Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo Melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo. Sumber: JDIH Kabupaten Sidoarjo (Link:https://jdih.sidoarjokab.go.id/#search_Pencarian_Hasil%20Pencarian__sistem%20pelayanan%20rakyat%20sidoarjo)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Sumber: Peraturan BPK (Link: https://peraturan.bpk.go.id/Details/56350/keppres-no-82-tahun-2003)
Presiden Republik Indonesia Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Startegi Nasional Pengembangan E-Government. Sumber: Peraturan BPK (Link:https://peraturan.bpk.go.id/Details/147277/inpres-no-3-tahun-2003)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Sumber: Peraturan BPK (Link:https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009.pdf)
