DETERMINAN DIGITAL LOCAL GOVERNMENT TRANSPARENCY PROVINSI JAWA TENGAH
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh e-government maturity, kualitas laporan keuangan, dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah terhadap digital local government transparency di Provinsi Jawa Tengah. Pendekatan penelitian yaitu kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs web resmi pemerintah daerah, laporan keuangan, dan laporan akuntabilitas pemerintah daerah. Sampel pada penelitian ini adalah 36 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi pada tahun 2022-2023. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-government maturity dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap digital local government transparency, sedangkan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap digital local government transparency. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyajian informasi dan manajemen kinerja yang baik melalui pemanfaatan teknologi memudahkan aksesibilitas dan mewujudkan keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat. Implikasi dari hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan e-government serta manajemen kinerja yang akuntabel guna mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik secara digital.
References
Fietkiewicz, K. J., Mainka, A., & Stock, W. G. (2017). eGovernment in cities of the knowledge society. An empirical investigation of Smart Cities’ governmental websites. Government Information Quarterly, 34(1), 75–83. https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.08.003
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate Data Analysis (7th ed.). Pearson Education Limited.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
Latif, D. V., Saadah, & Arsalan, S. (2019). EVALUASI PENERAPAN E GOVERNMENT KOTA BANDUNG DITINJAU DARI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS. 2(2), 24–31. https://bandung.go.id/.
Lupu, D., & Lazăr, C. G. (2015). Influence of e-government on the Level of Corruption in some EU and Non-EU States. Procedia Economics and Finance, 20, 365–371. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00085-4
Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2 (1), 1–24.
Mardiasmo. (2018). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. ANDI.
Nurindahsari, R., Akuntansi, J., & Bandung, P. N. (2022). The Influence of Implementation E-Government Information System on Transparency and Accountability of Regional Financial Management (Case Study on Bandung City Government) Rendra Trisyanto. Indonesian Accounting Research Journal, 2(3), 251–257.
Octavio, M. F. R., & Urumsah, D. (2024). Exploring Factors Influencing Digital Transparency in Local Governments: Practices in Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, 11(2), 279–296. https://doi.org/10.24815/jdab.v11i2.39361
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (2022).
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (2010).
Peraturan Pemerintah (PP) No 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (2005).
Pratama, B. A. F. (2023). Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, dan Maturity E-government terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.
Saraswati, T., Budiarti, L., & Sudibyo, Y. A. (2019). Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet dan Faktor yang Memengaruhinya. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 3(1). https://doi.org/10.18196/rab.030138
Shabihah, S. A., Ryanindityo, M., Pengayoman, P., & Nurkumalawati, I. I. (2025). PERAN E-GOVERNANCE SEBAGAI INSTRUMEN PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DI INDONESIA THE ROLE OF E-GOVERNANCE AS AN INSTRUMENT TO ENHANCE GOVERNMENT TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN INDONESIA. 5(1). https://doi.org/10.52617/jaid.v5i1.731
Sinaga, Y. F. (2011). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAPORAN KEUANGAN DI INTERNET SECARA SUKARELA OLEH PEMERINTAH DAERAH. Universitas Diponegoro.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Tafakul, B., Rinofah, R., & Mujino. (2021). PENGARUH RETURN ON ASSET, RETURN ON EQUITY, NET PROFIT MARGIN, DAN EARNING PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2018. Jurnal Ekobis Dewantara, 4(1), 11–19. https://doi.org/10.26460/ed_en.v4i1.1766
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008).
Wilopo, I. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website.
Wu, W., Ma, L., & Yu, W. (2017). Government Transparency and Perceived Social Equity: Assessing the Moderating Effect of Citizen Trust in China. Administration and Society, 49(6), 882–906. https://doi.org/10.1177/0095399716685799
Yuesti, A., Adnyana, I. M. D., & Pramesti, I. G. A. A. (2022). Management information systems and the quality of financial statements in local government. Journal of Public Affairs, 22(3). https://doi.org/10.1002/pa.2462
Zulva, I. I., Susbiyani, A., & Probowulan, D. (2020). DETERMINAN TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI E-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TIMUR.
