SEJARAH PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA DARI MASA KOLONIAL SAMPAI REFORMASI
Abstract
Penelitian ini membahas sejarah pembentukan hukum di Indonesia dari masa kolonial Belanda hingga era Reformasi. Pembentukan hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari warisan kolonial yang membawa sistem hukum Eropa melalui asas konkordansi, kodifikasi hukum, serta dualisme hukum antara penduduk Eropa dan pribumi. Warisan kolonial tersebut kemudian menjadi fondasi bagi sistem hukum nasional setelah kemerdekaan, karena sebagian besar peraturan kolonial tetap diberlakukan berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945. Pada masa kemerdekaan dan Orde Lama, pemerintah berupaya melakukan dekolonisasi hukum dan membangun sistem hukum berlandaskan Pancasila, meskipun prosesnya menghadapi hambatan politik dan kapasitas institusional. Masa Orde Baru membawa sentralisasi hukum dan penekanan pada stabilitas, namun sering meminggirkan keadilan substantif. Reformasi 1998 menjadi titik balik penting yang mendorong demokratisasi hukum, pembentukan lembaga-lembaga independen, serta penguatan supremasi hukum. Kajian ini menunjukkan bahwa sejarah hukum Indonesia merupakan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, dan budaya, serta menegaskan pentingnya pembaruan hukum yang berlandaskan nilai keindonesiaan untuk mewujudkan sistem hukum yang adil dan demokratis.
References
Akmal, D. U. (2021). Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan, 8(1), 21-35.
Alamsyah, R., Thoyyibah, I., & Novianti, T. (2021). Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia. Petita, 3(2), 343-362.
Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. Doctrinal, 2(2), 509-532.
Bagus, M. (2022). Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 8(2), 141-164.
Barlian, A. E. A., & Herista, A. D. P. (2021). Pembangunan sistem hukum indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi politik bangsa. Jurnal Lemhannas RI, 9(1), 88-98.
Darmawan, I., Nugraha, R. S., & Sinaga, W. A. (2021). Sejarah Hukum Lintas Peradaban Manusia Dalam Kaitannya Dengan Sumber Hukum Yang Berlaku Di Indonesia. Jurnal PALAR (Pakuan Law Review), 7, 86-98.
Dewi, N. K. (2024). Reformasi 1998: Transisi dari Orde Baru ke Era Demokrasi di Indonesia. HISTORIA VITAE, 4(2), 76-90.
Erlyani, R., Prihantono, P., & Syahuri, T. (2024). Dinamika Politik Hukum Dalam Konteks Perubahan Sosial. Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan, 2(1), 14-24.
Fitriani, M., Sitio, A. E. S., & Syahuri, T. (2024). Dinamika Dan Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Batavia, 1(6), 313-322.
Hanafi, M. I., Damayanti, L. D., & Nazulfa, I. (2024). Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Constitution Journal, 3(2), 193-210.
Hermansyah, U., & Faznur, R. S. (2025). Akhir Era Orde Baru Dan Awal Reformasi di Indonesia. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 2(02).
Huda, N. (2004). Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Sinar Grafika.
Imaniyati, N. S., & Adam, P. (2021). Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Khalimy, A. (2020). Makna aturan peralihan sebagai politik hukum RUU KUHP (Transformasi dari hukum kolonial ke hukum nasional). Jurnal Hukum Progresif, 8(2), 121.
Kristanto, K., Judijanto, L., Reumi, F., Thahir, T., Raflinda, R., Yase, I. K. K., ... & Asmarani, N. (2025). Pengantar Hukum Indonesia. Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia.
Lois, A., Halomoan, F., & Syahuri, T. (2024). Konfigurasi Politik Hukum Adat di Indonesia: Studi Sejarah, Regulasi dan Implementasi. Jurnal BATAVIA, 1(6), 292-300.
Mubarok, N. (2024). Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 27(1), 15-31.
Muhni, A., Saputra, E., Amania, N., & Muthia, N. F. (2025). Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Sistem, Sumber Hukum dan HAM di Indonesia. Star Digital Publishing.
Muttaqin, E. Z., & Zaini, A. (2021). Kebijakan Hukum Vrijwillige Orderwepping Dan Toepasselijk Verklaring Sebagai Unifikasi Pemerintah Hindia Belanda. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(3), 657-676.
Nirmala, Z., & Zalnur, M. (2023). Studi Kritis tentang Kebijakan Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi terhadap Pendidikan Islam. Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 2(6), 1404-1423.
Norrahman, R. A., Hasan, A., Jalaluddin, J., & Mariani, M. (2023). Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah. Journal Of Islamic and Law Studies, 7(1), 12-23.
Noviyanti, R. (2017). Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen dan Pembangun Kota Batavia (1619-1629). Sosio e-kons, 9(1), 54-64.
Nurhayati, N., Mayasari, E., Nu’ma, A. N. F., & Laksana, Y. D. (2022). Kedaulatan Negara Indonesia: Makna dan Implementasi Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945. Amnesti: Jurnal Hukum, 4(1), 44-61.
Rehatta, V. J. B. (2016). Indonesia dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme dan Campuran. Sasi, 22(1), 54-58.
Sitabuana, Tundjung Herning, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
Sulistiani, S. L. (20212). Hukum Adat di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Sumaniaka, M. N. (2025). Dekolonisasi Kebijakan Repatriasi Koleksi Indonesia di Belanda dalam Pemajuan Wacana Global Warisan Budaya yang Adil dan Inklusif. Research Database PPI Belanda, 1(01).
