PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI MANAJEMEN PENANGANAN KORBAN KDRT DI UPTD PPA KABUPATAN SIDOARJO
Abstract
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah sosial yang serius di Indonesia. KDRT dapat terjadi pada siapa saja, termasuk wanita, pria, dan anak-anak. Kekerasan yang disebut Hidden Crime ini telah banyak memakan korban. Meskipun sudah ada upaya-upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini, masih banyak korban KDRT yang tidak mendapatkan bantuan yang memadai dan perlindungan yang cukup. Diperlukan penanganan yang serius untuk menangani masalah ini. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi konselor melalui pelatihan peningkatan kompetensi Manajemen Korban KDRT pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Penelitian ini merupakan penelitian pengabdian kerpada smasyarakat dengan target sasaran adalah para Konselor yang menangani korban KDRT di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur melalui pemberian pelatihan peningkatan Komptensi Manajemen Penangananan Korban KDRT di UPTD PPA. Dimana dalam pengabdian ini dilakuan melalui rancangan yang terdiri dari survei awal, diskusi dengan kepala UPTD PPA dan terakhir melakukan pelatihan. Adapun lama nya pelatihan ini adalah selama 4 bulan. Dari program pengabdian masyarakat melalui pelatihan peningkatan kompetensi manajemen korban KDRT maka terbukti dapat meningkatkan kompetensi konselor sehingga diharapkan dapat memberikan penaganan yang tepat kepada korban KDRT.
References
Arif, G. (1993). Masalah Korban Kejahatan. Akademika Pressindo.
Arief, B. N. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Prenada Media.
Bassiouni, M. C. (2014). The shari'a and Islamic criminal justice in time of war and peace. Cambridge University Press.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara. Bina Ilmu.
Irfan, M. (2017). Metamorfosis gotong royong dalam pandangan konstruksi sosial. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 4(1), 1-10.
Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (n.d). Urgensi Perlindungan.
Muladi. (1997). Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Nuradhawati, R. (2018). Peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam Pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi. Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik, 1(01), 149-184.
Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), 14-25.
Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 140-159.
Saleh, R. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru.
Saraswati, R. (2009). Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. Citra Aditya Bakti.
St Harun Pudjiarto, R. S. (1999). Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia. Jogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Syukur, F. A. (2011). Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
Widiastuti, T. W. (2017). Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1).
