Journal of Social and Economics Research

PERAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA (KEMENKOMINFO RI)

2024-03-11T09:59:06+00:00

Implementasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di sektor publik di Indonesia telah dirumuskan dalam Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA), di mana Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) berperan penting sebagai focal point pemerintah dalam implementasi transformasi digital nasional. Saat ini implementasi AI di bidang pelayanan publik masih perlu dikaji ulang karena adanya kinerja algoritma dan tata kelola data yang dipandang melanggar etika. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran implementasi AI dalam memperkuat ikatan kontrak sosial antara pemerintah dengan warga negaranya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menganalisis manfaat AI dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik di Kemenkominfo RI, menganalisis pemahaman Kemenkominfo RI terhadap isu etika dan kebijakan tentang AI di Indonesia RI, serta menganalisis strategi Kemenkominfo RI dalam menggunakan AI untuk pengambilan keputusan dan pelayanan publik di Indonesia RI. Penelitian ini menggunakan metode deksirptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur di Ditjen Aptika Kemenkominfo RI, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi AI dalam hal pengambilan keputusan masih dalam tahap awal dan sangat bergantung pada ketersediaan dan sentralisasi data. Isu etika dan kebijakan AI di Indonesia, adalah di seputar belum mampunya perusahaan dan UMKM lokal untuk bersaing dengan perusahaan besar, dan hambatan belum rampungnya pusat data nasional membuat pemerintah belum dapat mengendalikan sepenuhnya penerapan AI.

STRATEGI MANAJEMEN PENDAMPING SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN USAHA KELOMPOK BINAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN WANARAJA KABUPATEN GARUT

2024-03-15T10:12:37+00:00

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha pembangunan yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, dengan tujuan mencapai kehidupan sejahtera. Kemampuan tersebut mencakup aspek kemandirian dalam berpikir, bertindak, dan mengendalikan aspek-aspek kehidupan. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menjadi wadah bagi individu yang bekerjasama dengan tujuan yang serupa untuk melaksanakan kegiatan sosial yang ditetapkan, guna mengatasi permasalahan dan mengembangkan potensi mereka demi meningkatkan kualitas hidup. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan penerapan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KUBE berfungsi sebagai tempat pembelajaran bagi anggotanya untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dengan fokus pada kegiatan produksi biji kopi papandak, serta menerapkan pendekatan partisipatif yang melibatkan anggota dari perencanaan hingga evaluasi. Proses pendampingan oleh pendamping sosial dalam mensukseskan program KUBE "Baru Karya" menghadapi tantangan yang memerlukan ketekunan, keterampilan, pengetahuan, kekompakan, keseriusan, ketelitian, dan sebagainya. Fenomena lapangan mencakup ketergantungan pada bantuan dana dari APBD Provinsi Jawa Barat. Strategi manajemen yang dapat diadopsi oleh pendamping sosial melibatkan motivasi, peningkatan kesadaran, pelatihan kemampuan manajemen diri, penggalian potensi dan sumber daya, pengeksplorasian nilai-nilai dasar, pemberian akses, mobilisasi sumber daya, pembangunan jaringan, serta monitoring dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan sosial dari pemerintah, dengan tujuan menurunkan angka kemiskinan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU UMKM DI KELURAHAN EMPAT BELAS ULU KECAMATAN SEBERANG ULU DUA KOTA PALEMBANG

2024-04-27T11:00:07+00:00

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Pendekatan Kualitatif maksudnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Penelitian ini dilakukan pada Kelurahan empat belas ulu, Kecamatan seberang ulu dua, Kota Palembang. Rumusan masalah yang diteliti dalam peneltian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM di Kelurahan Empat Belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut George C. Edward III yang meliputi empat variabel, yaitu variabel komunikasi yang diukur melalui indikator transmisi,kejelasan dan konsistensi; variabel sumber daya yang diukur melalui indikator staf, informasi, wewenang dan fasilitas; variabel disposisi yang diukur melalui indikator pengangkatan birokrat dan insentif; dan variabel struktur birokrasi yang diukur melalui indikator standard operating procedure (SOP) dan fragmentasi. Hasil dari penelitian yang disimpulkan adalah implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di kelurahan empat belas ulu dalam proses nya kelurahan empat belas ulu sudah berkomunikasi secara jelas dan konsisten kepada pelaku umkm, kelurahan empat belas ulu memiliki jumlah staf yang memadai dan berkompeten.

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK (ANALISIS STUDI SENGKETA PAJAK PT PERUSAHAAN GAS NEGARA DENGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK)

2024-04-27T10:59:47+00:00

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kasus sengketa yang terjadi antara pihak PT Perusahaan Gas Negara dengan direktur jenderal pajak. Dengan menggunakan penelitian jenis kualitatif dan pendekatan studi kasus, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sengketa yang terjadi adalah perbedaan pandangan yang terjadi antara pihak wajib pajak yaitu PT Perusahaan Gas Negara dengan pihak yang berwenang menetapkan pajak yaitu direktur jenderal pajak. Di mana dalam kasusnya pihak direktur jenderal pajak melakukan aju banding. Alternatif penyelesaian sengketa tersebut berakhir di meja mahkamah agung di mana akhirnya pihak PT Perusahaan Gas Negara menjadi pihak yang tersalah dan wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Sengketa Pajak, PT. Perusahaan Gas Negara, Direktur Jenderal Pajak