ANALISIS TINGKAT EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN TOTAL PAJAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan rata-rata penerimaan, tingkat efisiensi pemungutan, tingkat efektifitas pemungutan, dan proyeksi penerimaan total pajak daerah Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2015-2021. Alat analisis yang digunakan adalah; Analisis ratio pertumbuhan relatif Analisis tingkat efisiensi Analisis efektifitas, dan Analisis tingkat proyeksi. Hasil Analisis menunjukkan; 1) Pengukuran pertumbuhan relatif mengindikasikan fluktuasi penerimaan yang cukup lebar di mana pada tahun 2013 dan 2021 terlihat realisasi total penerimaan pajak daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,13% per tahun, 2) Pada periode 2013-2021 tingkat efisiensi pemungutan aneka komponen pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen cenderung berfluktuasi. Secara keseluruhan kinerja keuangan daerah dikategorikan sangat efisien, dengan tingkat efisiensi rata-rata 59,35% per tahun, 3) Pengukuran tingkat efektifitas menunjukan bahwa rata-rata realisasi total penerimaan pajak daerah hanyalah sebesar 58,62%, ini menunjukan bahwa pengelolaan penerimaan total pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen berada pada tingkatan “tidak efektif”. Berdasarkan rasio relatif antara target dan realisasi total penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen sepanjang periode 2013-2021 berada pada kategori “cukup efektif”, dengan rata-rata tingkat efektifitas penerimaan sebesar 84,81% per tahun, dan 4) Laju pertumbuhan potensi total pajak daerah Kabupaten Kepulauan Yapen rata-rata sebesar 50,53% per tahun; Sedangkan laju pertumbuhan tahunan potensi pajak daerah maupun target pajak daerah secara komparatif lebih besar dari laju pertumbuhan realisasi total penerimaan pajak daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yakni sebesar 21,13% per tahun. Kesenjangan ini, sebagai akibat dari beberapa faktor penentu seperti: kondisi geografis, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, belum terkoordinasinya sistem dan mekanisme pemungutan secara optimal, serta belum adanya penerapan sanksi yang tegas.