PERAN NINIK MAMAK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN LOKAL DI KANAGARIAN TIKU SELATAN, TANJUNG MUTIARA, KABUPATEN AGAM

Abstract

Peran ninik mamak dalam nagari tidak sedominan pada masa sebelum tahun 1980-an, di mana KAN (Kerapatan Adat Nagari) tidak menentukan lagi dalam pemerintahan nagari, tugas KAN hanya mengurus masalah sako dan pusako artinya mengurus masalah- masalah yang berkaitan dengan adat dan harta pusaka. Pemerintahan Nagari dominan ditentukan oleh wali nagari dan perangkatnya. Ninik mamak hanya dijadikan mitra oleh pemerintahan sehingga untuk menentukan arah kebijakan politik, ekonomi dan pembangunan nagari lebih menjadi wewenang wali nagari dan perangkatnya, sehingga peran ninik mamak mulai terpinggirkan. Adapun tujuan penelitian, untuk mengetahui peran ninik mamak dalam sistem pemerintahan lokal di Kenagarian Tiku Selatan, Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan berdasarkan kriteria dan melakukan observasi langsung terhadap objek peneliti. Populasi yang digunakan adalah semua yang terlibat dalam pemerintahan lokal dan tokoh-tokoh masyarakat dan sampel penelitian sebanyak 14 orang berdasarkan teknik purposive sampling (berdasarkan kriteria). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa nagari tiku selatan mempunyai 28 orang ninik mamak. Secara historis susunan eksekutifnya disebut dengan Basa Nan Barampek yakni Datua Rangkayo Basa, Datuak Rangkayo Kaciak, Datuak Rangkayo Bungsu, dan Datuak Rajo Dilia. Basa Nan Barampek memiliki kekuasan penuh dalam nagari baik dari segi ekonomi, sosial maupun politik, namun pasca reformasi Ninik mamak disetarakan dengan anak kemanakan dalam ruang politik. Kekuasaan dalam nagari lebih dominan dipegang oleh wali nagari dan perangkatnya, sehingga ninikmamak hanya sebagai mitra wali nagari dalam pelaksanaan pemerintahannya.